Jayapura, Agus Kossay, Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat melaporkan bahwa dirinya bersama lima rekannya telah ditahan dan diperiksa sekitar tujuh jam di Polres Jayawijaya oleh polisi sebagai saksi saat hendak mengantar surat pemberitahuan aksi demo damai yang akan digelar pada Kamis, 28 Mei 2015.
Agus menjelaskan, sekitar pukul 10 pagi waktu Papua, dirinya bersama lima rekan lainnya mendatangi Polres Jayawijaya untuk memasukkan surat pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian. Ketika sampai di pintu Gerbang, mereka dijemput langsung oleh Kapolres Jayawijaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Semmy Ronny TH Abaa.
“Kemarin (26/5/2015), setelah kami diterima, Kapolres bawa kami ke ruang pertemuan. Dan di ruang pertemuan Kapolres bilang kepada kami bahawa KNPB tidak terdaftar di Kesbangpol. Jadi tidak bisa lakukan kegiatan apa pun. Sehingga tidak bisa lakukan kegiatan apa pun. Jadi untuk sementara waktu saudara-saudara saya tahan dan akan periksa sebagai saksi,” jelas Kosay, mengutip pernyataan Kapolres Jayawijaya, Rabu (27/5/2015).
Lanjut Kosay, setelah itu, Kapolres perintahkan bawahannya untuk periksa kami sebagai saksi. Jadi sejak pukul 10.25 pagi kami diperiksa di empat ruangan yang berbeda.
“Selama pemeriksaan tidak ada intimidasi fisik kepada keenam aktivsi KNPB. Tetapi, saat pemeriksaan, Kosay mengaku diinterogasi selama 7 jam lebih. Yaitu dari pukul 10. 25 sampai 18.42 waktu papua,” jelasnya.
Kosay juga mengatakan, apa pun kondirsinya, KNPB di seluruh tanah Papua dan Papua Barat akan memediasi rakyat Papua untuk melakukan demo damai ke seluruh kantor DPR provinsi dan daerah yang ada di tanah papua.
Juru bicara nasional KNPB Pusat, Bazoka Logo, saat dikonfirmasi Jubi di Jayapura membenarkan informasi bahwa enam aktivis KNPB ditahan dan diperiksa sebagai saksi selama tujuh jam lebih di Polres Jayawijaya.
“Itu informasi yang benar. Bisa hubungi langsung ke ketua I KNPB Pusat, Agus Kossay. Karena dia saat ini ada di Wamena,” katanya kepada Jubi.
Mereka yang ditahanan dan diperiksa sebagai saksi dengan tuduhan kasus yang tidak jelas oleh polisi di Polres Jayawijaya adalah Agus Kossay, Ketua I KNPB Pusat, Ogram Wanimbo, Komisariat Diplomasi KNPB Pusat, Lanny wanimbo Aktivis KNPB Wilayah Wamena, Marti Hiluka Aktivist KNPB Wilayah Wamena, Kristian Pahabol Aktivis KNPB Wilayah Wamena dan Frans Huby Aktivis KNPB Pusat Wamena.

Jakarta, Seorang ahli biologi kelautan dari Selandia Baru, Dr Charley Waters, mengatakan langkah-langkah drastis harus diambil untuk menyelamatkan populasi kerang raksasa di kawasan Pasifik, yang katanya sedang berada di ambang kepunahan di sebagian besar wilayah tersebut.

Laporan Radio New Zealand menyebutkan, Dr Charley Waters telah menghabiskan 12 tahun terakhir untuk meneliti dan bekerja memulihkan populasi kerang raksasa di Aitutaki laguna di Kepulauan Cook. Dia mengatakan, selama bertahun-tahun, kerang telah dipanen untuk pasar lokal dan internasional lebih cepat daripada masa mereproduksi kerangnya itu sendiri, dan populasinya sekarang sudah sangat kritis, banyak yang sudah habis.

“Saya menggunakan istilah fungsional punah. Sementara masih ada beberapa kerang yang tersisa di laguna, jarak mereka terlalu jauh untuk terjadinya reproduksi. Organisasi global telah mendaftarkannya sebagai kerang yang terancam atau hampir punah. Berbeda dengan mengatakan kepadatan yang terlalu rendah untuk populasi tetap layak,” kata Dr Charley Waters, mengutip RNZ, Rabu (27/5/2015).

Dr Charley Waters mengatakan, dirinya memiliki kekhawatiran bahwa kerang raksasa dapat diambil hingga bernilai 500 dolar Amerika di pasar internasional.

Usai mendengar penjelasan Kalapas dan pihak keluarga, massa Pun membubarkan diri dan kembali dengan tertib.

Jayapura, -- Ketua Pembangunan Smelter Papua, Bangun Manurung mengatakan, smelter akan dibangun 3 kilometer dari lokasi pelabuhan Timika di atas lahan 650 hektar, di Poumako Industrial Park di Timika, Papua. Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pembangunan smelter tuntas 2019.

Smelter yang akan dibangun di daerah Poumako Industrial Park di Timika akan menggunakan teknologi dari Kanada. Pembangkit listrik yang akan digunakan untuk operasional smelter ini juga dari berasal dari gas alam.

"Infrastruktur pelabuhan sudah tersedia dan ada keleluasaan lahan untuk industri yang lain. Pabrik smelter ini akan menggunakan teknologi dari Kanada yang dikembangkan oleh ENFI, salah satu perusahaan dari Non Ferrous China Company (NFC). NFC ini juga yang telah membangung pabrik smelter dibeberapa Negara. Nantinya dari pelabuhan itu, konsentrat bisa disalurkan melalui pipa," kata Bangun Manurung pekan kemarin.

Pemprov setempat mengklaim pendanaan smelter Papua akan disupport penuh oleh Bank Investasi dari Amerika Serikat. pelaksaan pembangunan Pabrik Smelter dan Refinery olrh Non Ferrous China Company yang didanai oleh Bank of China dan setelah pabrik tersebut selesai pembangunannya, maka Bank Investasi dari Amerika Serikat akan melakukan take over pabrik.

Dijelaskannya, daerah Pomako, Mimika layak untuk bangun Smelter. Pasalnya kawasan ini sudah ada perencanaan tata ruang, pabrik semen, amdal serta pelabuhan.

"Daripada mencari lokasi baru harus membuat perencanaanya lagi, justru bisa saja akan membatalkan projek ini, karena pemerintah Pusat melihat kesiapan Papua untuk waktu sekarang ini, karena menurut mereka di Gresik sudah siap, padahal lahannya belum ada (masih laut) dan harus ditimbun," jelasnya.

Langkah berikutnya, ujar Manurung akan dilakukan rapat untuk menentukan strategi smelter smelter yang ada di Indonesia.

"Jadi akan dihitung produk konsentrat di seluruh Indonesia itu untuk jangka menengah dan panjang berapa juta ton. Misalnya di Papua 900 ribu ton, Gresik berapa dan tempat lain berapa, nanti strateginya seperti itu dengan penambang penambang yang sudah ada. Nanti ada penambang baru lagi dari Gorontalo," ucapnya.

Lanjutnya, pada minggu depan akan ada rapat di Menko Perekonomian untuk membicarakan soal kawasan industri di Timika.

"Jadi pusat merespon ini dengan sangat cepat, untuk itu Rabu depan Gubernur akan mempresentasikan kawasan indsutri Timika, yang jelas smelter ini adalah sebagai pemicu kawasan industri berikutnya," katanya.

Untuk daerah, kata Manurung karena lokasi sudah ada, maka yang harus dibuat adalah Peraturan Daerah (Perda) tata ruang. "Ini adalah langkah pertama yang harus dipersiapkan. Kemudian ada ijin ijin yang bersifat lokal baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat karea kedepan akan menjadi kawasan industri. Untuk itu harus ada aturan aturan soal kawasan industri," kata Manurung.

Sedangkan keterkaitan dengan PT. Freeport Indonesia, mengingat pusat hanya memberikan ijin ekspor selama enam bulan kedepan dan akan dievaluasi kembali, maka harus sudah ada MoU.

"Jadi nanti yang dinilai adalah kesiapan mereka untuk menyalurkan konsentrat ke smelter yang dibangun. Ini mungkin salah satu syarat yang akan diminta pemerintah sebagai kesiapan untuk membangun smelter, karena bukan lagi Freeport yang melakukan pembangunan tetapi pihak ketiga," katanya.

Mengenai pihak ketiga, yang selama ini sudah berkordinasi dengan Gubernur adalah pihak Non Ferrous China (NFC) dengan teknologi dari Kanada (SKS). "Nanti mereka yang akan membangun dan didanai oleh NFC," ucapnya