Jayapura,  Ketua Forum Komunikasi Pemuda Suku Mee (FKPSM) Provinsi Papua, Menase Nawipa mengatakan, empat kabupaten di wilayah Mee Pago, yakni Nabire, Paniai, Dogiyai dan Deiyai hingga kini belum memiliki jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang definitif sehingga akan merugikan masyarakat dari sisi pembangunan di empat kabupaten tersebut.

“Dengan tidak adanya pimpinan DPRD yang definitif, maka untuk menjalankan tugas dan fungsi DPRD tidak berjalan dengan maksimal bagi kepentingan masyarakat di empat kabupaten ini. Padahal pelantikan DPRD sudah melakukan lima bulan yang lalu,” kata Decki Degei di Nabire pekan kemarin.

Ia meminta kepada Ketua DPRD sementara, Sekretaris Dewan (Sekwan) dan pimpinan partai politik (Parpol) pemenang atau perolehan suara terbanyak agar duduk bersama dan memproses serta menetapkan pimpinan yang akan memimpin di lembaga terhormat ini untuk melanjutkan fungsi dewan dalam pengawasan proses pembangunan daerah di empat kabupaten tersebut.

“Jika penetapan dan pelantikan ketua DPRD definitif diulur-ulur waktu dalam proses penerbitan surat keputusan (SK)nya, maka akan berakibat fatal terhadap pembangunan dan juga masyarakat pendukung akan membaca kinerja pimpinan Parpol dan wibawa Parpol akan menurun di Pemilu legislatif 2019 mendatang.

Sebelumnya di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Nabire, Anselmus Petrus Youw menegaskan Sekwan Nabire dan pimpinan Parpol pemenang khusus Kabupaten Nabire segera mungkin melakukan sidang istimewa untuk penetapan ketua DPRD definitif, sebab Komisi Pemilihan Umum (DPRD) Kabupaten Nabire telah melaunching Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nabire.

“Hingga kini belum ada pimpinan DPRD Nabire yang tetap. Jika tidak ada pimpinan DPRD sepanjang kegiatan tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, maka ini merupakan sejarah baru di Negara ini yang memimpin tanpa pimpinan DPRD yang definitif . tugas ketua DPRD untuk mengawasi jalannya Pilkada, bukan oleh pimpinan sementara DPRD,” tegasnya.