157.427 PETISI DUKUNGAN RAKYAT WEST PAPUA KEPADA ULMWP MENUJU MSG MELEBIHI SUARA PEPERA 1969

Posted by Unknown on Jumat, 19 Juni 2015 | 0 komentar | Leave a comment...


Menjelang pertemuan MSG [Malanesian Spearhead Group] sikap dukungan dan antosias Rakyat West Papua kepada ULMWP sebagai wadah persatuan Nasional Bangsa di wilayah teritori sangatlah jelas, kesadaran Rakyat terhadap wadah ULMWP sangat kuat dan positif. Dimana kesadaran Rakyat itu telah nyata terjadi ketika sosialisasi ULMWP kepada seluruh Rakyat West Papua di negrinya, banyak peristiwa demi peristiwa yang terjadi terhadap kampanye terbuka ULMWP, peristiwa demi peristiwa telah menunjukkan Rakyat West Papua sangat mendukung proses perjuangan Papua Merdeka dengan sadar.
Kesadaran Bangsa West Papua mendukung ULMWP telah nyata melalui dukungan spontant yang di lakukan oleh Rakyat selama sosialisasi ULMWP, kurang lebih sejak awal bulan April sampai dengan awal Juni 2015 antosias Masyarakat Pribumi tercatat jelas dan nyata. Dalam kurung waktu dua bulan sikap dukungan Rakyat West Papua Kepada ULMWP melalui Petisi Dukungan, Demo Damai, Doa dan Puasa serta dukungan moril benar-benar ada dan nyata dengan iklas.
Petisi Dukungan ULMWP melebihi Suara Pepera 1969
Bangsa Indonesia sering mengatakan segelintir orang Papua yang minta Merdeka, KNPB menyatakan suara segelintir itu tidak benar dan yang benar adalah Bangsa Papua ingin Lepas dari Negara kesatuan republic Indonesia [NKRI] dan ingin menentukan nasib sendiri melalui mekanisme internasional.
Petisi dukungan yang diberikan oleh Rakyat West Papua baik itu dari Akademisi, Tokoh Gereja, Tokoh Adat,Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Panguyuban-Panguyuban, Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi Perlawanan, Kepala-Kepala Desa, PNS, Buru Bangunan, Karyawan Perusahan, TKBM, Pedagang Kaki 1-5 serta Seluruh Rakyat West Papua Kepada ULMWP Mencapai 157.427 [Seratus Lima Puluh Tujuh Ribuh Empat Ratus Dua Puluh Tujuh] Suara. 
Dukungan kepada ULMWP berasal dari orang papua asli dan simpatisan yang ada di wilayah teritori West Papua dari Sorong sampai Merauke. Petisi dukungan terhadap perjuangan Papua Merdeka telah nyata dan menjadi mayoritas Melebihi Suara Penentuan Pendapat Rakayat [PEPERA] 1969 hanya 1025 [Seribuh Dua Puluh Lima] suara waktu itu.

April - Juni 2015 Penangkapan Mencapai 507 orang
Dalam rangka kampanye dan sosialisasi ULMWP diseluruh wilayah West Papua terhitung dari awal April sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 aparatur Negara republic Indonesia telah menangkap aktifis Papua Merdeka dan Rakyat sioil mencapai jumlah 507 [Lima Ratus Tujuh] orang. Penangkapan demi penangkapan terjadi bermula dari 30 April hingga 15 juni 2015, dimana Rakyat Papua di mediasi oleh KNPB saat sosialisasi dukungan kepada ULMWP yang telah mengajukkan aplikasi ke MSG guna menjadi Anggota sesame malanesia. KNPB menilai tindakan aparatur Negara Indonesia ini Melanggar Konstitusi Indonesia itu sendiri, sebab KNPB tidak mediasi Rakyat West Papua untuk melakukan Demonstrasi Damai untuk mendukung ULMWP diluar dari konstitusi NKRI. KNPB mempunyai dasar dan dijamin untuk menyapaikan pendapat dimuka umum oleh Dasar Negara NKRI itu sendiri.
Dari 507 [Lima Ratus Tujuh] Orang tersebut 10 [Sepuluh] Orang masih ada di dalam Tahanan Kolonial Indonesia, Biak 3 [tiga] orang, Manokwari 4 [Empat] orang dan Yahukimo 3 [Tiga] orang, peristiwa-peristiwa ini terjadi hanya untuk membungkam ruang demokrasi. Mereka yang ditahan itu Murni status tahanan Politik, sebab Penangkapan dan Penahanan mereka hanya karena menggelar demo damai mendukung ULMWP.

Oleh sebab itu, Komite Nasional Papua Barat [KNPB] Serukan Kepada seluruh Rakyat West Papua tetap optimis mendukung ULMWP menuju Pertemuan MSG, Rakyat West Papua akan dimediasi oleh KNPB untuk mendukung proses Pertemuan MSG di Kepulauan Solomon Island. Kegiatan dukungan akan dilaksanakan pada tanggal 21,22 dan 23 Juni 2015. Bentuk kegiatan adalah Dukungan kepada ULMWP dalam Doa dan Puasa baik Di kantor Parlemen Rakyat Daerah [PRD] dan Sekretariat KNPB serta Lapangan terbuka di seluruh Tanah Air West Papua.
Atas perhatian dan Partisipasi KNPB haturkan berlipah terima kasih.
Port Numbay, 16 Juni 2015
Badan Pengurus Pusat
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT [KNPB]

Ones Suhuniap Bazoka Logo
SEKUM JUBIR

Tagged with , ,

Mantan PM Solomon Usulkan Papua Barat Dibawa ke Komisi Dekolonisasi PBB

Posted by Unknown on | 0 komentar | Leave a comment...

Bendera Kepulauan Solomon - Suplied

Jayapura, Jubi – Mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Yehezkiel Alebua mengusulkan negaranya membawa masalah Papua Barat ke dalam komisi Kolonisasi PBB.
Yehezkiel Alebua, yang juga pendiri dari Melanesia Spearhead Group (MSG), Rabu (18/6/2015) mengatakan tidak ada masalah besar yang akan terjadi pada MSG jika Papua Barat diterima menjadi anggota MSG.
“Dan bagi kita di Kepulauan Solomon, sebagai mantan Perdana Menteri dan pendiri MSG saya meminta kita untuk kuat, menjadi penentu dalam membawa urusan dan masalah serta teriakan saudara kita di Papua Barat ke komisi dekolonisasi PBB. Saya berpikir jika menerima mereka (Papua Barat) ke dalam MSG sebagai anggota tidak akan menimbulkan masalah besar,” kata Perdana Menteri ketiga Kepulauan Solomon yang menjabat pada tahun 1986-1989 ini.
Alebua juga menambahkan Indonesia akan memiliki kesempatan untuk memahami jeritan orang Papua Barat jika Papua Barat menjadi anggota MSG.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia saat ini, untuk melepaskan tahanan politik Papua Barat dan untuk mengurangi beberapa beberapa pembatasan di Papua Barat. Itu adalah awal yang baik. Mari kita bekerja pada wilayah diplomatis. Dan ini adalah kita perlu mengakui mereka. Sehingga bersama-sama, dalam status mereka, mungkin sebagai pengamat, Indonesia di MSG akan mendengarkan kebutuhan dan teriakan dari dalam MSG dan mereka juga akan mendengarkan perimbangan simpatik dan dukungan dari MSG,”
Kepulauan Solomon adalah negara yang mendorong Tahiti (French Polynesia) masuk dalam daftar negara-negara dekolonisasi dalam komisi dekolonisasi PBB.
Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Kamis (18/6/2015) malam telah mengumumkan sikap negara tuan rumah MSG Summit 2015 ini atas aplikasi Papua Barat yang didaftarkan oleh United Liberation Movement of West Papua (ULMWP). Kepulauan Solomon mendorong Papua Barat menjadi pengamat dalam MSG dengan syarat Papua Barat diwakili oleh organisasi yang bersatu. 

Tagged with , ,

30 Bahasa Daerah di Papua Terancam “Dibunuh” Bahasa Indonesia

Posted by Unknown on | 0 komentar | Leave a comment...

Ilustrasi (Foto Ist)

Jayapura, Jubi – Lima bahasa daerah dari 276 bahasa daerah di Papua telah hilang dari penuturan atau punah. Lima bahasa yang punah itu bahasa Saponi di Waropen, Bahasa Dusner dan Tandia di teluk Wondama, Bahasa Fitjin Lha di Kiamana, dan Bahasa Nambla di Senggi (Keerom).
“Bukan dua bahasa yang punah tetapi lima bahasa. Ini berarti tinggal 271 suku bahasa dari suku-suku bangsa Papua,” kata Handro Yonathan Lekitoo, kandidat doktor Antropologi di Universitas Indonesia kepada Jubi, Jumat (19/6/2015), mengomentari pemberitaan Jubi, Selasa (16/6) tentang dua bahasa Papua, bahasa Saponi dan Mapia dari 14 Bahasa daerah di Indonesia yang punah.
Kata pria dosen antropologi Universitas Cendrawasih (UNCEN) ini, 271 bahasa-bahasa Papua yang tersisa pun terancam punah. Bahasa-bahasa itu terancam karena sebagian kosa katanya sudah tidak ada lagi dalam penuturan. Jumlah yang terancam punah itu mencapai angka 30 an bahasa daerah.
“Kita tidak perlu jauh-jauh. Masyarakat Kayu Batu dan Kayu Pulau di kota Jayapura itu saja sudah tidak tahu angka dalam bahasa mereka. Dalam bahasa asli, mereka bisa hitung sampai 24 tetapi sekarang mereka hanya bisa sebut sampai angka 6,” katanya.
Lekitoo mengatakan ada sejumlah penyebab utama bahasa-bahasa daerah Papua hilang dan terancam punah. Penyebab pertama, jarang mengunakan bahasa daerah akibat perkawinan campur. “Orang-orang yang kawin beda suku dan bahasa menyebabkan jarang mengunakan bahasa daerah dalam komunikasi,” ungkapnya.
Header advertisement
Orang jarang mengunakan bahasa daerah juga akibat perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa yang ada mendorong semua orang di Papua mengunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan dalam rangka membangun nasionalisme tetapi tidak memperhitungkan kebangsaan Indonesia itu terdiri dari keragaman suku dan bangsa.
Penyebab kedua, menurut penulis buku ‘Potret Manusia Pohon’ ini, migrasi penduduk dalam jumlah besar. Kaum mayoritas penduduk mendatanggi kampung tertentu sangat mempegaruhi. Kaum mayoritas mendominasi komunikasi hari-hari sehingga kelompok minoritas ikut larut mengunakan bahasa mayoritas. “Lihat wilayah trans di Papua. Orang Papua pintas bicara bahasa Jawa tetapi tidak tahu bahasa daerahnya,” katanya mencontohkan salah satu daerah trans di Merauke.
Penyebab ketiga, perkembangan teknologi yang datang ke Papua. Teknologi ini sudah mempunyai bahasa komunikasi. Orang-orang Papua yang mengakses informasi dan komunikasi lewat teknologi lupa lagi mengunakan bahasa mereka. “Orang tidak melihat bahasa daerah sebagai indentitas yang membangakan. Baik kalau orang komunikasi lewat teknologi dengan bahasa daerah”.
Menurut Lekitoo, kalau orang sudah tidak merasa bahasa sebagai identitas, dengan sendirinya bahasa dilupakan. Orang tidak lagi memiliki identitas dirinya sebagai orang Papua. Bangsa Papua terancam punah. “Bahasa menunjukkan bangsa. Tidak ada bahasa berarti tidak ada bangsa,”tegasnya.
Kata Lekitto, ancaman ini sangat serius. Karena itu, pemerintah daerah harus serius melihat, punahnya bahasa sama dengan kepunahan suatu bangsa. UU otonomi khusus harus menjadi hokum yang bisa membuat kebijakan untuk melindunggi orang Papua. Pemerintah harus membuat kurikulum yang mengajarkan bahasa daerah.
“Kalau sekolah ada di Nafri, anak-anak harus belajar bahasa nafri si sekolah. Sekolah di Joka, anak-anak harus belajar dalam bahasa Yoka. Saya pikir ini satu tanggung jawab pemerintah yang harus pemerintah wujudkan,” harapnya.
Engelbertus Surabut, ketua Dewan Adat Wilayah Lapago mengatakan punahnya bahasa makin nyata kepunahan orang Papua. Orang Papua makin jelas masa depanya seperti apa tanpa bahasa daerah. “Cerita-cerita peradaban hidup orang Papua akan hilang. Hilang sudah masa depan Papua maka perlu kesadaran orang Papua mengunakan bahasa daerah”.

Tagged with ,

Rakyat Kepulauan Solomon Aksi Dukung Aplikasi ULMWP

Posted by Unknown on | 0 komentar | Leave a comment...

Aksi rakyat Solomon mendukung aplikasi Papua Barat - RNZI

Jayapura, Jubi – 200an orang melakukan aksi unjuk rasa di ibukota Kepulauan Solomon, Honiara, Jumat (19/6/2015) siang mendesak pemerintah untuk mendukung keanggotaan penuh bagi Papua Barat di Melanesia Spearhead Group.
Para pengunjuk rasa ini berpawai melalui jalan-jalan di Honiara mendukung upaya Papua Barat untuk keanggotaan MSG
Kepulauan Solomon dalam minggu ini hingga minggu depan akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin MSG. KTT ini salah satunya akan membahas aplikasi Papua Barat menjadi anggota penuh kelompok subregional di Melanesia ini.
Kamis (18/9/2015) malam, pemerintah Kepulauan Solomon mengumumkan bahwa mereka tidak mendukung keinginan bangsa Papua Barat menjadi anggota penuh MSG, namun mereka mendukung Papua Barat menjadi pengamat di MSG.
Direktur eksekutif United Liberation Movement of West Papua, Jacob Rumbiak, mengatakan status pengamat lebih baik daripada tidak diterima sama sekali. Namun para pengunjuk rasa ingin mengirim pesan bahwa Papua Barat layak mendapatkan keanggotaan penuh.
“Mereka benar-benar menyerukan pemerintah Kepulauan Solomon agar membuat keputusan yang tepat berdasarkan landasan mengapa MSG lahir. Itu tentang perjuangan kemerdekaan rakyat Melanesia karena MSG lahir untuk mendukung kemerdekaan Kanak dan Papua Barat,” kata Rumbiak, dikutip Radio New Zealand.
Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Yehezkiel Alebua mengusulkan negaranya membawa masalah Papua Barat ke dalam komisi Kolonisasi PBB.
“Dan bagi kita di Kepulauan Solomon, sebagai mantan Perdana Menteri dan pendiri MSG saya meminta kita untuk kuat, menjadi penentu dalam membawa urusan dan masalah serta teriakan saudara kita di Papua Barat ke komisi dekolonisasi PBB. Saya berpikir jika menerima mereka (Papua Barat) ke dalam MSG sebagai anggota tidak akan menimbulkan masalah besar,” kata Perdana Menteri ketiga Kepulauan Solomon yang menjabat pada tahun 1986-1989 ini dan juga pendiri MSG

Tagged with , ,

Memilih Hati-Hati, Samoa Dukung Isu Papua Barat Diangkat di PIF

Posted by Unknown on | 0 komentar | Leave a comment...

Perdana Menteri Tuilaepa Sailele Malielegaoi - samoaobserver.ws

Jayapura, Jubi – Samoa dilaporkan oleh media negara tersebut, menyetujui permintaan Papua Barat untuk menyertakan delegasi ke Konferensi Forum Pemimpin Pasifik pada bulan September mendatang untuk mengangkat isu kemerdekaan Papua Barat.
Perdana Menteri Tuilaepa Sailele Malielegaoi yang dikonfirmasi di radio nasional Samoa, Kamis (18/6/2015) membenarkan adanya pertemuan dengan perwakilan dari gerakan pro-kemerdekaan Papua di Apia minggu ini.
“Ini adalah pertama kalinya perwakilan dari gerakan ini (United Liberation Movement of West Papua/ULMWP) datang ke sini. Mereka telah bertemu dengan para pemimpin lain dari wilayah juga,” kata Tuilaepa kepada radio nasional Samoa.
Pertemuan ke-46 para pemimpin negara Pasifik dijadwalkan berlangsung 07-11 September di Papua Nugini.
Tuilaepa sangat berhati-hati terhadap isu Papua Barat yang sangat sensitif dan memilih membiarkan Papua Nugini dan Indonesia untuk mencari solusinya.
“Papua Barat adalah ras yang sama dengan Papua Nugini. Tetapi saat ini mereka adalah wilayah resmi Indonesia, yang membuatnya menjadi sulit,’ Tuilaepa menjelaskan.
“Tapi ada aturan yang bisa dilakukan untuk mereka yang menginginkan kemerdekaan. Dan Papua Nugini harus memimpin dalam menyelesaikan masalah ini bersama Indonesia.

Tagged with , ,

April-Juni 2015 Penangkapan Aktivis Capai 507 Orang

Posted by Unknown on Selasa, 16 Juni 2015 | 0 komentar | Leave a comment...

Jubir KNPB Pusat, Bazoka Logo, (16/6) - Jubi/Abeth You 

Jayapura, Jubi – juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (Jubir KNPB) Pusat, Bazoka Logo mengatakan, selama tiga bulan sejak April hingga Juni 2015 aparat keamanan TNI dan Polri telah menangkap sebanyak 507 orang aktivis.
“Dalam rangka kampanye dan sosialisasi United Liberty Movement West Papua (ULMWP) di seluruh tanah West Papua terhitung dari awal bulan April sampai dengan bulan ini, bulan Juni tertanggal 15 Juni 2015 aparat Negara Republik Indonesia telah menangkap aktifis Papua Merdeka dan rakyat sipil mencapai 507 orang,” kata Jubir KNPB Pusat, Bazoka Logo, di Waena, Jayapura, Selasa (16/6/2015).
Penangkapan tersebut, katanya, terjadi bermula dari 30 April hingga 15 Juni 2015, di mana rakyat Papua dimediasi oleh KNPB saat sosialisasi dukungan kepada ULMWP yang telah mengajukan ke Melanesian Spearhead Group (MSG)  guna menjadi anggota sesama Melanesia.
KNPB menilai bahwa tindakan aparat keamanan Indonesia ini telah melanggar konstitusi Indonesia itu sendiri, sebab pihaknya tidak mediasi rakyat West Papua untuk melakukan demonstrasi damai untuk mendukung ULMWP di luar dari kontitusi NKRI.
“KNPB mempunyai dasar dan dijamin untuk menyampaikan pendapat di muka umum oleh dasar Negara Indonesia,” katanya.
Lebih lanjt dikatakan, dari 507 orang tersebut, 10 orang masih ada di dalam tahanan. Sebanyak 3 orang di Biak, Manokwari ada 4 orang dan Yahukimo 3 orang. “Peristiwa-peristiwa ini terjadi hanya untuk membungkam ruang demokrasi. Mereka yang ditahan itu murni status tahanan politik, sebab penangkapan dan penahanan mereka hanya karena menggelar demo damai mendukung ULMWP,” ucapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya serukan kepada seluruh rakyat Papua tetap optimis mendukung ULMWP menuju pertemuan MSG. Rakyat Papua akan dimediasi oleh KNPB untuk mendukung proses pertemuan MSG di Kepulauan Solomon.
“Kegiatan dukungan kami akan laksanakan pada tanggal (21-22-23/6/2015) dengan bentuk kegiatan adalah dukungan kepada ULMWP dalam doa dan puasa. Jadi, kegiatan itu akan serentak kantor Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan sekretariat KNPB serta lapangan terbuka di seluruh tanah air west Papua,” katanya.

Tagged with ,

Mentri Pertahanan RI: Cadangkan AD Siaga untuk Papua

Posted by Unknown on Minggu, 14 Juni 2015 | 0 komentar | Leave a comment...


Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu (kanan) dan Komandan Korps Marinir Mayjen TNI A. Faridz Washington (kiri) berjabat tangan usai pengangkatan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai warga kehormatan ke-34 Korps Marinir TNI AL di 
 Lapangan Apel Hartono Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta, Selasa, 9 November 2014. Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono


 Jakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu kepada anggota Batalyon Infantri 303 Setia Sampai Mati di Garut, Jawa Barat, Jumat (12/6/2015) menegaskan komitmennya untuk menjaga keutuhan negara Indonesia, termasuk Tanah Papua.

Dilansir CNN Indonesia edisi Jumat, 12 Juni 2015, Ryamizard meminta para raider Komando Strategis cadangan Angkatan Darat (AD) siaga jika sewaktu-waktu harus terjun ke Papua, menghadapi gerakan kemerdekaan Papua Barat yang sedang berjuang dan kembali dengan kemenangan.

"Masalah Papua diselesaikan dengan dialog, tapi kalau dibutuhkan harus siap. Kalau ada pemberontak, kalian ke sana. Harus menang. Kalau kalian kalah, yang kalah itu bangsa," ujarnya.

Rymizard terobsesi pada prajurit Jepang pada Perang Dunia II yang memilih mati daripada menyerah. Kepada para raider, Ryamizard bercerita tentang peristiwa Iwo Jima.

Batalyon raider merupakan satuan pasukan khusus infantri pada Angkatan Darat. Pasukan ini memiliki berbagai keahlian khusus seperti antiteror dan antigerilya dengan penyergapan udara.

Tagged with ,

Subscription

You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.

Most Popular

Archives

Recent News

Archives