Selama ini Freeport  sebagai biang konflik yang terjadi di Papua. Kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan ini tidak kecil.

Sebuah laporan mengagetkan keluar dari seorang Ketua Fraksi Pikiran Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Yan Permenas Mandenas. Kepada Kantor Berita Antara di Jayapura Mandenas menyatakan bahwa secara diam-diam PT. Freeport Indonesia telah memproduksi uranium sejak delapan bulan silam.

Dikatakannya, Freeport telah mengeruk kekayaan masyarakat Papua serta membohongi pemerintah Indonesia dengan hasil tambang yang disalurkannya melalui jaringan pipa bawah laut.

Sebagaimana diketahui, Freeport adalah perusahaan tambang milik Amerika Serikat yang telah bereksplorasi sejak 1976. Sesuai dengan kontrak karyanya PT Freeport merupakan perusahaan pertambangan umum dengan produk akhir berupa konsentrat yang mengandung logam emas, tembaga dan perak.

Namun, secara diam-diam, dan terselubung, Freeport telah mengambil kekayaan alam di Papua ini selain emas. Dari laporan anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Papua ini yang digali dari para karyawan dan beberapa masyarakat, diketahui bahwa, selain berupa konsentrat, Freeport juga mengeruk uranium.

Uranium adalah bahan bakar reaktor nuklir dan senjata nuklir yang nilainya jauh lebih tinggi dibanding emas. Penambangan uranium memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan.

Jarak antara lokasi penambangan dan pemukiman masyarakat harus diatur karena jika tidak, maka bisa berakibat pada ancaman radiasi, karena uranium dapat mengganggu kesehatan penduduk atau makluk hidup lainnya.

Pantas saja pernyataan Mandenas ini membuat Jakarta kalut dan sekaligus reaktif. Adalah Menteri Koordinator Perekonomian yang mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan penambangan uranium ini.

Komisaris PT. Freeport Indonesia menampik kabar tersebut. Dikatakannya, Freepot hanya menghasilkan konsentrat tembaga, perak dan emas. Tidak lebih dari itu. Dia bekerja sesuai dengan kontrak karyanya dengan pemerintah.

Jika saja kabar diproduksinya uranium ini benar maka Freeport dapat dianggap telah melenceng jauh dari kontrak karyanya ini. Jika ini terbukti, maka pemerintah berhak memberikan sanksi terhadap Freeport. Demikian disampaikan pengamat pertambangan, Marwan Batubara.

Rebutan

Dalam kontek kekayaan alam, Papua menjadi rebutan tiga Negara besar yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Kondisi ini diawali oleh keberadaan Freeport di wilayah ini dan keberhasilannya mengeksplorasi seluruh kekayaan bawah bumi Papua.

Amerika saat ini berada di garda paling depan dalam menguasai kekayaan alam Papua melalui Freeport. Pasalnya, sebagian sahan Freeport dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Gold Inc. Adapun sisanya dimiliki Inggris dan Australia.

Saking prospeknya Papua bagi ketiga Negara tersebut, maka segala upaya dilakukan agar papua dapat lepas dari NKRI. Maka gejolak yang muncul atau dimunculakn jauh melenceng dari persoalan sesungguhnya. Seperti, masalah pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, korupsi, konflik antar penduduk dan lainnya.

Undang-undang Investasi Asing pertama di Indonesia, yaktu UU Nomor 1 tahun 1967, pada pasal 6 ayat 1-h menyatakan pembangkitan tenaga atom sebagai salah satu bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh karena bidang ini dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Di satu sisi, Amerika tidak dapat berkutik dengan adanya UU tersebut. Tapi, di sisi yang lain, Amerika Serikat dibuat kalang kabut oleh program-program nuklir Negara-negara seperti Libia, Iran dan Korea Utara.

Sedangkan, AS sendiri merupakan Negara konsumen uranium terbesar di dunia, yang mana AS tidak memiliki sumber daya alam yang memadahi mengenai potensi bahan baku nuklir itu. Oleh karena itu, sekecil apapun, potensi uranium di Papua akan disantap oleh AS.

Satu hal yang patut diperhatikan adalah munculnya isu ini yang mencuat ke permukaan secara tiba- tiba. Menanggapi hal tersebut, Marwan melihat bahwa munculnya isu ini berkaitan dengan kondisi lokal dan nasional.

Kondisi lokalnya, selama ini Freeport dianggap sebagai biang konflik yang terjadi di Papua. Kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan ini tidak kecil. Kenyataan itu dibenarkan oleh Sonny Keraf.

Adapun kondisi nasionalnya pemerintah dianggap tidak bertindak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap operasi dan hasil produksi untuk mengetahui apa dan berapa yang sengguhnya mereka produksi.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Abdurrahman Wahid Sonny Keraf ini melihat selama apa yang dilakukan Freeport tidak transparan. Dan pemerintah tidak tegas dan serius.

“Bahwa Freeport mendapatkan konsesi memang benar, tapi harus ada koridor, laporan yang transparan untuk mengetahui apa saja mineral yg digali, seberapa emas yang dihasilkan. Ataukah ada energi lainnya,” kata Sonny.

Sebenarnya, dalam kontek ini kemudian menarik perhatian berbagai pihak bahwa daerah di Papua ingin mendapatkan benefit yang lebih besar dari produksi Freeport dengan melempar isu uranium.

Kecuali kalau memang pihak yang memunculkan isu ini mempunyai data valid. Akan tetapi, sudah dapat dipastikan bahwa banyak pihak yang meragukannya. Karena sesungguhnya, peta uranium di dunia sudah diketahui.

Secara internasional sudah diketahui negara-negara yang memiliki kandungan uranium yang meyakinkan atau signifikan. Dan Indonesia tidak termasuk dalam kategori negara yang punya cadangan uranium yang meyakinkan itu.

Sekedar info sob:

1 gram Uranium = 2000 Liter minyak

1 gram Uranium = 3 TON Batu Bara

1 gram Uranium dapat menyalakan 23000 TV selama 1 jam

1 gram Uranium dapat mengerakkan mobil kecil untuk mengelilingi separuh dunia !!

sumber :https://www.facebook.com/ForumHijauIndonesia/posts/426436250780811.

Komite Nasional Papua barat KNPB mengadakan aksi dukungan doa secara nasional dilaksanakan di seluruh KNPB wilayah dan konsulat di halaman sekertariat masing-masing. Akasi dukungan doa tersebut dilakukan untuk mendungkung pertemuan Pasifik Island Forum (PIF) yang akan dilaksanakan pada tanggal 07-11 Sebtember 2015 di Port Moresby PNG.

Aksi dukungan doa KNPB pusat KNPB Numbay Dan KNPB wilayah Sentani dipusatkan di sekertariat KNPB pusat kampong Vietnam perumnas III Waena. Akasi doa dan dukungan tersebut dimulai pada pukul 11.00 WPB dan berakhir pada pukul 14.20 WPB.

Dalam keiatan tersebut dihadiri oleh pengurus KNPB pusat KNPB Wilayah Numbay dan pengurus KNPB setor bersama anggota KNPB dan juga simpatisan rakyat Papua ikut ambil bagian dalam kegiatan dukungan tersebut. Ada beberapa poin yang menjadi tuntutan yang dipasang dalam spanduk antara lain :

1. FREE WEST PAPUA TO SAVE PASIFIC ISLANDERS FROM COLONIALISM AND CAPITALISM,

2. FREE WEST PAPUA TO SAVE PASIFIC ISLANDERS FROM GLOBAL WARMING,

3. PASIFIC ISLANDERS WE NEED YOUR HELP FROM GENOCIDE,

4. URGE UN. TO GIVE “ADVISORY OPINION” ON POLITICAL STATUE OF WEST PAPUA.

Ketua I KNPB pusat Agus Kossay dalam dalam sambutanya mengatakan rakyat Papua harus mendunkung Pertemuan PIF karena saudara/i kita di pasifik terus mendukung kita, hal ini telah terbucti dengan ULMWP diterima sebagai Obcerver pada KTT di Honiara 26 juni lalu. Sekarang isu west Papua menjadi salah satu agenda di PIF tegasnya.

Oleh karena itu seluruh komponen rakyat Papua harus mendukung ULMWP agar dalam pertemuan Pasifik Island Forum ULMWP bias diteriam sebagai Obcerver dan agenda hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat menjadi agenda bersama oleh 16 negara pasifik .

Selain agus mengatakan KNPB bersama rakyat papua mendukung penuh pertemuana pasifik Island Forum dan diharpkan dalam pertemuan ini para peminpin Negara-negara pasifik memutuskan tim pencari fakta dan mendorong west papua ke PBB tegasnya.

West Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Komunitas Pasifik. West Papua (saat itu Netherland Nieuw Guinea) sebelum aneksasi Indonesia tahun 1962 pernah ikut menjadi anggota South Pacific Commission (SPC). Sejak saat itu kolonial Indonesia telah mengeluarkan West Papua dari pertemuan-pertemuan kawasan, dan menjadikan West Papua sebagai ladang pembantaian, eksploitasi sumber daya alam (SDA). Sementara, perjuangan politik West Papua untuk menentukan nasib sendiri terus berlanjut.

Kami menyatakan bahwa perjuangan West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri adalah bagian dari upaya melengkapi proses dekolonisasi di kepulauan-kepulauan Pasifik yang belum tuntas sepenuhnya dilaksanakan. Penindasan yang sedang dialami oleh bangsa Papua adalah suatu krisis Pasifik yang mengganggu stabilitas kawasan Pasifik. Kami berharap para Pemimpin negara-negara Pasifik untuk mendesak PBB memberikan “advisory opinion” (nasehat hukum) tentang status hukum dan Politik West Papua dan mendorong West Papua didaftarkan ke komite dekolonisasi PBB.

Kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global telah menyebabkan kehancuran hutan Papua yang merupakan sumber nafas bagi planet ini. Ini adalah ancaman yang mengerikan bagi masa depan-depan pulau-pulau Pasific dari pemanasan global. Tidak ada cara lain, selain membebaskan West Papua dari kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global demi menjaga hutan sebagai sumber kehidupan kita.

Kolonialisme Indonesia dan korporasi asing adalah akar dari kejahatan kemanusiaan yang terus terjadi di West Papua. Pemusnahan bangsa Papua baik secara terbuka maupun sistematis terus berlangsung. Sementara Indonesia menjadikan West Papua sebagai wilayah protektorat yang harus diisolasi dari pantauan internasional. Kami mendesak Pemimpin-pemimpin negara Pasifik agar mengirim Tim Pencari Fakta agar secara langsung menginvestigasi kejahatan kemanusiaan di West Papua.

Atas semua itu, kami sangat mendukung agar Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Island Forum/PIF) dapat menerima West Papua melalui United Lilberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai observer agar kami dapat ikut berperan aktif dalam membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah di kawasan ini secara bersama-sama

Jayapura, Emansiri News – Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan, setiap tahunnya Pemerintah Pusat menggelontorkan triliunan rupiah dana ke Papua, ditanggapi anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa.

Menurut Koordinator Hukum, HAM, Hubungan Luar Negeri DPR Papua, uang tak bisa menyelesaikan berbagai masalah di provinsi paling Timur Indonesia itu. Banyak dana yang digelontorkan ke Papua, bukan berarti masalah Papua selesai.

“Saya setujuh jika dana untuk Papua pengawasannya diperketat. Namun, makin banyak dana makin subur konflik, yang terpenting ialah komitmen negara untuk merubah pola pendekatan di papua. Ingat, Banyak dana bukan solusi menyelesaikan persoalan di Papua,” kata Kadepa via pesan singkatnya kepada Jubi, Senin (24/8/2015).

Menurutnya, para pejabat di pusat jika berkomentar mengenai Papua, jangan melihat dari sisi anggaran. Berapun nilai uang tak bisa menyelesaikan masalah dan membangun Papua. Yang harus dilakukan negara adalah merubah pola pendekatan di Papua.

“Jadi saya minta, kalau negara serius mau bangun Papua yang lebih baik, selesaikan dulu kasus – kasus penembakan di Paniai, Yahukimo, Dogiyai dan Tolikara, serta pelanggaran HAM berat masa lalu di Papua, sejak 1960 hingga kini. Itu yang dinantikan oleh rakyat Papua kini,” ucapnya.

Sebelumnya, di berbagai media, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pelanggaran-pelanggaran di dalam negeri pun menjadi salah satu hal untuk diperhatikan oleh pemerintah.

Katanya, pemerintah Indonesia tidak mau disalahkan oleh berbagai pihak termasuk asing seolah-olah tidak memahami aturan. Pemerintah telah memberikan anggaran dana yang besar untuk pembangunan di Papua. Sayangnya, hal itu justru tidak jelas ke mana habisnya.

“Kita sudah memberikan dana lebih dari Rp 30 triliun tiap tahun. Tapi kita lihat dana itu sebagian besar, menguap tidak jelas,” kata Luhut. 

sumber :http://tabloidjubi.com/2015/08/24/kadepa-uang-tak-bisa-menyelesaikan-masalah-papua/