You are here: Home / BERITA / Akses Wartawan Asing untuk Papua adalah Krusial, kata Ketua AJI Papua

Akses Wartawan Asing untuk Papua adalah Krusial, kata Ketua AJI Papua

Posted by Unknown on Selasa, 05 Mei 2015 | 2 komentar

Jayapura, Jubi - Ketua Papua Aliansi Jurnalis Independen, Victor Mambor mengatakan untuk membuka akses bagi wartawan asing ke Papua sangat penting dalam mencegah salah tafsir tentang Papua dalam wawancara dengan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia selama Hari Kebebasan Pers Dunia (WFPD) 2015 minggu lalu.
Dia menjelaskan saat ini kemajuan Media di Papua terus meningkat serta tantangan, termasuk sumber daya manusia, masalah keuangan dan etika dan wartawan positioning. Sekarang di Papua jumlah wartawan berkembang sehubungan dengan media tumbuh."Namun, hal itu bisa mengatakan orang-orang yang memiliki keterampilan dan etika tidak tumbuh secara paralel. Tentang tantangan, tidak ada perubahan yang signifikan. Para wartawan masih menghadapi ancaman kekerasan dengan intensitas yang sama seperti yang baru saja terjadi di tahun-tahun sebelumnya, "kata Mambor.



 
Situasi geografis Papua menjadi tantangan terbesar bagi journalistsin Papua. Kondisi ini telah membuat mereka mengalami kesulitan untuk menutupi kedua sisi cerita dalam proses verifikasi atau konfirmasi. Akibatnya beberapa berita dari Papua sering bisa menjadi tidak lengkap atau Bias dengan kepentingan penguasa."Setiap tahun ada empat atau lima wartawan asing bertanya tentang situasi saat ini di Papua. Kebanyakan dari mereka tidak diizinkan untuk datang ke Papua. Berdasarkan informasi mereka, saya bisa membuat kesimpulan bahwa aplikasi mereka untuk menutupi laporan di Papua diabaikan. Bahkan, mereka tidak menerima respon apapun apakah mereka bisa memiliki izin atau tidak, "katanya.
Dia lebih lanjut mengatakan lebih tertutup dari akses akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat internasional tentang apa yang terjadi di Papua. "Konflik di Papua bisa diklarifikasi dengan cara yang komprehensif kepada masyarakat melalui informasi yang disampaikan oleh wartawan," katanya.
Dia juga mengatakan selain kampanye untuk membuka akses bagi wartawan asing ke Papua, melobi pihak terkait juga penting untuk memperjelas regulasi untuk wartawan asing. "Di sini kita bisa melihat masalah sebenarnya adalah regulasi jelas," tegas dia mengatakan.
Majelis Umum PBB mencanangkan Hari Kebebasan Word Press pada tahun 1993 mengikuti rekomendasi dari kebebasan pers yang diadopsi pada tanggal 26 Konferensi Umum UNESCO pada tahun 1991. Kedua rekomendasi dan konferensi juga untuk respon ekspresi wartawan Afrika 'pada tahun 1991 yang mengakibatkan Windhoek Deklarasi yang berisi tentang prinsip-prinsip pluralisme dan independensi media. (Arnold Belau / rom)(Dikunjungi 17 kali, 1 kunjungan hari ini)