You are here: Home / BERITA / Mei 2015, Negara Represif, Ini Sikap Forum Oikumenis Gereja-Gereja Papua

Mei 2015, Negara Represif, Ini Sikap Forum Oikumenis Gereja-Gereja Papua

Posted by Unknown on Minggu, 03 Mei 2015 | 0 komentar

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Forum Oikumenis Gereja-Gereja Papua mengeluarkan tanggapan gereja terhadap kekerasan aparat terhadap rakyat Papua dalam peringatan hari aneksasi, 1 Mei 2015  dan kekerasan-kekerasan lainnya di tanah Papua. Mereka menggelar jumpa pers, yang dihadiri Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Dr. Beny Giay, Presiden Gidi, Pdt. Dorman Wandikmbo dan Aktivis HAM, Frederika Korain.

Pada kesempatan itu, Frederika Korain membacakan langsung pers release di hadapan wartawan di Kantor Sinode, Kingmi Sabtu (02/05/2015) Jayapura, Papua.

"Hingga tadi malam, kami sebagai Gereja menerima banyak suara dan seruan ratapan kesedihan dari warga Jemaat kami di seluruh Tanah Papua terkait cara-cara alat negara yang terus membungkam hak-hak dan kebebasan berekpresi warga sipil Papua. Pihak keamanan Indonesia di Tanah Papua terus mempertontonkan kekerasan dan represi tiada henti. Menjelang perayaan 1 Mei yang dinamakan sebagai hari integrasi, aparat negara mempertontonkan sikap represif, dengan melakukan tindakan sweeping di berbagai kota di Tanah Papua, misalnya, di Merauke, Manokwari, Jayapura," tulis forum gereja-gereja dalam release yang dibacakan.

Laporan koresponden majalahselangkah.com, Agustinus Dogomo dari Dogiyai membenarkan hal ini. Di Dogiyai, aparat keamanan  Indonesia pada tanggal 29 dan 30 April telah menyisir perumahan warga dan telah menyita peralatan adat warga berupa busur dan anak panah dan parang, pisau dan alat tajam lainnya milik warga yang biasa digunakan untuk bekerja dan berburu untuk hidup sehari-hari.

Baca: ULMWP: 269 Orang Ditangkap pada 1 Mei, Darurat Sipil Berlaku di Papua.

Dikatakan, "Ratusan warga telah ditangkap dan ditahan, bahkan ada diantaranya yang mengalami penyiksaan. Akses informasi dari pihak keluarga dan aktivis HAM sehubungan dengan pembunuhan 3 orang yang diduga aktivis OPM pada tanggal 29 April di Nabire. Ada pernyataan-pernyataan dan tindakan petinggi-petinggi keamanan yang terus mengedepankan kekerasan pendekatan-pendekatan represif." 

Baca: Pekerja Kemanusiaan dan Keluarga Pertanyakan Jenazah Panglima TPN-OPM Paniai, Leonardus Magai Yogi.

"Gereja menduga, sikap dan pendekatan represif yang berlangsung terus-menerus di Papua terlihat disengaja. Dijalankan oleh pihak keamanan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang kami pandang sungguh berbahaya bagi kelangsungan hidup umat Tuhan di Tanah Papua," lanjut gereja.

Hal ini gereja pandang dari beberapa hal. Pertama, klaim-klaim bahwa demokrasi telah tercipta di Indonesia pasca kejatuhan Soeharto, tetapi untuk Papua, realitanya sama saja dengan praktek opresi di masa Orde Baru. "Jadi bagi siapa saja yang ingin mengalami kembali suasana kelam Orde Baru, datang saja ke Papua bersama kami," ajak gereja Papua.

Kedua, tegas forum gereja, gereja Papua hari ini sedang menjalani kepahitan yang sama, yang sudah dialami oleh pimpinan gereja di masa-masa sebelumnya.

"Gambaran perilaku aparat di depan Gapura Uncen Perumnas 3 pada 1 Mei kemarin, persis sama dengan perlakuan terhadap para demonstran Papua di tahun 1980-1990an. Misalnya, tindakan represif terhadap Dr. Tom Wanggai dan pengikutnya yang mengibarkan bendera Melanesia pada Desember 1988 dan  Desember 1989; Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan signifikan dalam hal sikap aparat keanaman  Indonesia dalam menangani Papua," tegas Gereja Papua lagi.

"Kami menilai tindakan-tindakan petinggi Negara di atas yang terus-menerus melakukan kekerasan yang menakutkan, mengganggu, menyedihkan dari hari ke hari, minggu dan bulan ke bulan dan tahun, terhadap rakyat Papua sesungguhnya mempunyai agenda besar untuk menghancurkan harkat manusia dan memusnahkan Bangsa Papua,"  tegas Gereja Papua.

"Kami menilai para petinggi keamanan sebagai perencana matang dan ulung sedang bekerja halus tetapi pelan dan sistematis,  hampir sama dengan pengalaman Gereja Jerman di masa kelam Hitler (1942-1945), dimana tindakan opresif dikerjakan secara perlahan-lahan sampai dengan puncaknya pada pembasmian Bangsa Yahudi secara massal. Kami melihat ada intensi dan agenda demikian di balik peristiwa-peristiwa kekerasan yang sedang terjadi di Papua."

Baca: Hari Pers Dunia 2015: HRW Desak Indonesia Akhiri Pembatasan Media Asing ke Papua.

"Pada kesempatan ini kami Forum Oikumenis Gereja-Gereja Papua menyatakan keprihatinan atas wajah-wajah kekerasan yang terus menerus dipertontonkan negara. Kekuasaan negara di Papua   sedang menggali apa sesunguhnya yang menjadi akar dari persolan Papua saat ini,"  tegas forum gereja di Papua.

Sikap Forum Oikumenis Gereja-Gereja Papua

Pertama,  Kami mengecam tindakan-tindakan kriminilisasi terhadap KNPB oleh lembaga keamanan negara di Tanah Papua, sementara pihak yang sama (Lembaga keamanan Negara) sendirilah yang terus memelihara kekerasan dengan terlibat di dalam aksi-aksi penjualan senjata dan amunisi di berbagai tempat di Tanah Papua.

Kedua, Kami meminta pihak kepolisian di Papua segera membebaskan para warga Papua yang sedang ditahan di berbagai tempat terkait aksi penolakan atas Indonesia di Papua pada 1 Mei 2015 kemarin.

Ketiga, Kami menolak kedatangan Presiden Jokowi ke Papua karena kami tidak melihat manfaat dari kunjungan kepala negara. Dalam kasus Paniai, Presiden Jokowi seolah-olah tidak menunjukkan niat baik untuk menyelesaikannya, terbukti dari tindakan presiden menunjuk Polri sebagai lembaga yang diduga terlibat, malah menyelediki kekerasan Paniai. Sikap presiden demikian hanya memelihara Papua jadi situs kekerasan terus-menerus.

Keempat, Terkait dengan penjualan senjata dan amunisi di Papua, aparat keamanan selalu menjuluki warga sipil yang membeli amunsi sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata. Karena itu, melalui pernyataan ini, kami meminta Presiden RI tolong sampaikan kepada kami, pimpinan gereja Papua, apa istilah yang tepat untuk menyebut phak TNI-Polri yang menjual senjata dan amunisi.

Kelima, Kami berterima kasih kepada gereja-gereja, ulama-ulama, dan organisasi masyarakat sipil dimana saja yang telah menunjukkan solidaritas dan kebersamaannya dalam bentuk apapun terhadap penderitaan kami selama lima dekade terakhir