You are here: Home / / Vanuatu dan Papua Barat : Melawan “Batu Karang” Diplomasi Indonesia, AS dan PNG

Vanuatu dan Papua Barat : Melawan “Batu Karang” Diplomasi Indonesia, AS dan PNG

Posted by Unknown on Sabtu, 02 Mei 2015 | 0 komentar




Oleh : Vo Nguyen Giap Mambor*

Beberapa kawan minta saya memetakan (memberikan pandangan), terkait persoalan yang menimpa sekitar 76 (atau lebih) delegasi Papua Barat (dan termasuk rombongan Papua New Guinea) yang hingga kemarin (4/12) “tertahan” di Distrik Gerehu, sebuah kota di pinggiran sebelah utara Port Moresby – kota Gerehu dikenal luas karena memiliki perumahan besar, dan kebanyakan dihuni warga Papua Barat. Saya menyanggupi tawaran tersebut dan semoga pemetaan ini bisa membantu kawan-kawan melihat “kesulitan” diplomasi kita hari ini dan kedepannya, menuju cita-cita pembebasan Nasional Bangsa Papua Barat;
Beberapa faktor (atau kelompok) yang menghambat keberangkatan puluhan delegasi -tokoh terkemuka di tujuh wilayah adat Papua– ini ke Saralana, Port Villa, Vanuatu;
(1). Peran pemerintah Amerika Serikat (AS). Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Papua New Guinea (PNG) saat ini adalah Melanie Higgins. Melanie sebelumnya menjabat Sekertaris Dua Bidang Politik di Kedutaan Besar AS untuk Indonesia (2009-2013), dan pindah ke PNG awal tahun 2013). Sistem di kedutaan AS (dan rata2 hampir semua kedutaan), sekertaris dua bidang politik, adalah orang ketiga setelah Dubes, dan Wakil Dubes. Melanie banyak melakukan perjalanan ke tanah Papua -saya mencatat hampir9 kali– dan bertemu dengan tokoh2 Papua yang hebat semacam Socratez Sofyan Yoman, Markus Haluk, Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, Benny Giay, Yones Douw, Anum Siregar, Alm. Salmon Yumame, Frederika Korain -termasuk dengan beberapa tokoh perempuan yang sering melakukan perjalanan ke Jakarta dan luar negeri. Saya mendengar, ia menjadi semacam harapan atau tumpuan untuk tokoh-tokoh Papua selama di Kedubes AS. Padahal, perempuan ini tak pernah “sedikitpun” memberikan kontribusi untuk perkembangan dan kemajuan politik dan diplomasi rakyat Papua, Kecuali, ia membantu urusan keberangkatan tokoh-tokoh Papua saat hearing di Kongres Amerika Serikat -itupun setelah menerima surat undangan dari Eni Valeomega- dan saat Hillary Clinton memberikan statement atas pelanggaran HAM di tanah Papua -itupun karena Kongres Rakyat Papua III yang terkenal brutal dan jahat; ITU SAJA kontribusi dia untuk orang dan tanah Papua! Sedangkan apa yang kita (tokoh-tokoh Papua) berikan untuk dia; Informasi sekecil apapun di Papua, termasuk pergerakan dan diplomasi Papua Merdeka, pelanggaran HAM dan termasuk pergerakan tokoh2 terkemuka di tanah Papua yang “harus didekati” selalu sampai ke telinga orang ini dari tokoh Papua, yang akan dikaji secara serius dan mendalam bersama asisten pribadi dia yang bernama Anggie. Dan hinga saat ini Anggie masih terus melakukan kontak dengan tokoh-tokoh Papua setelah jabatan Melanie digantikan oleh James Feldmayer (mantan komandan AD yang memimpin pasukan AS invasi ke Irak).

Apa hubungan Melanie dengan delegasi Papua yang tertahan;
(+) Anda tahu, Melanie mampu mampu, dan sangat baik memetakan “kekuatan” politik rakyat Papua Barat termasuk diplomasi di luar negeri, secara khusus di kawasan Pasifik dan “mendiskusikannya” dengan pemerintah Indonesia untuk menjadi sebuah strategi atau kebijakan dalam meredam diplomasi Papua Merdeka. Peter O’Neil, sangat dekat dengan Indonesia dan bahkan Amerika Serikat. Karena peran dan kerja Melanie yang sangat gesit, Michael Somare yang dianggap anti AS disingkirkan dan Peter O’Neil yang punya pengalaman dan studi di AS dianggap orang yang tepat untuk “menghambat” diplomasi Papua Merdeka. AS ikut bermain “mengganti” Somare ditengah jalan, karena Somare dianggap anti AS dan dukungan Papua Merdeka;
(++) Anda tahu, Melanie mampu dan dengan sangat baik memetakan “diplomasi” Papua di wilayah pasifik, termasuk PNG, untuk djadikan sebuah bahan atau kajian, yang akan ditelaah oleh AS dan PNG untuk menghambat diplomasi Papua Barat di wilayah AS, juga di Australia dan negara-negara kawasan Pasifik. Jangan salah, kegagalan Papua di dalam keanggotaan MSG turut dimainkan secara cantik oleh Melanie; Frans Albert Yoku, Nick Messet, dan Michael Manufandu. Ketiganya adalah boneka yang disetir oleh Melanie;
(+++) Anda tahu, hingga saat ini dia masih melakukan komunikasi dan kontak secara intensif dengan tokoh-tokoh Papua walau sudah menjadi Wakil Dubes AS. Seorang tokoh gereja yang saya hormati dengan bangganya pernah bercerita pada saya, bahwa Melanie sangat rutin mengirimkan informasi soal kegiataan di PNG dan ia juga selalu rutin memberikan informasi soal situasi politik dan HAM di Papua. Ini ada apa dan untuk apa? Dan apakah tokoh gereja ini tidak sadar ia menjadi “informan” untuk pemerintah AS?;
(++++) Anda tahu, Peter O’neil akan dianggap penghianat atau “menampar” AS dari depan jika bisa memberangkatkan rombongan Papua Barat ke Port Villa dengan pesawat milik PNG. Seorang kawan memberitahu saya, Dubes AS untuk PNG, Walter Noth, dan Melanie berulang kali melakukan pertemuan dengan Menlu PNG, Rumbink Pato dan Peter O’Neil. Sangat rapi orang-orang ini bermain!;
(2). Peran Pemerintah Indonesia. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Repulik Indonesia untuk PNG, Andreas Sitepu (walau sudah hampir 4 tahun) tak tahu apa-apa dan tak mengerti apa-apa soal diplomasi Papua Merdeka di kawasan pasifik. Dan ia tak begitu dekat dengan tokoh-tokoh Papua Merdeka di PNG yang terkenal ekstrem dan radikal. Dua orang yang punya pengaruh penting di Kedubes RI untuk PNG justru Robertus Suryonohadi dan Kolonel (TNI) Ignasius Wahyu Hadi. Robertus menjabat sebagai Sekretaris Dua bidang politik dan Wahyu menjabat sebagai kepala atase keamanan di Kedubes RI untuk PNG. Dua orang ini pemeluk Katolik tulen. Punya pengalaman panjang di organisasi yang namanya Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan memiliki banyak kawan2 intelektual katolik termasuk jaringan gereja Katolik yang selama ini mampu memetakan persoalan Papua dengan sangat baik. Termasuk untuk mematahkan diplomasi-diplomasi di wilayah Pasifik. Robertus mendekatkan diri dengan tokoh-tokoh politik Papua di Jakarta dan luar negeri, termasuk di Roma. Sedangkan, Wahyu mendekatkan diri dengan tokoh2 Papua dari kalangan militer yang Katolik di Papua, termasuk di PNG, untuk kebutuhan analisis bidang keamanan, termasuk membangun hubungan baik dengan militer Indonesia di wilayah perbatasan yang sering memberikan kajiaan informasi terkait tokoh-tokoh Papua Merdeka di Jayapura, dan sekitarnya.

Apa hubungan kedua orang ini dengan delegasi Papua di Port Moresby;
(+). Saya melihat dua orang ini (sekarang, atau setelah semua tokoh bertemu di Port Moresby) tahu siapa saja tokoh2 Papua yang menyeberang, atau sudah sampai di Port Moresby. Mereka tahu demi kepentingan “data dan kajian” untuk kepentingan pemerintah Indonesia kedepannya. Saya juga cukup heran, sekitar 70 orang lebih menyeberang dengan gampang atau tak terdeteksi oleh aparat keamanan Indonesia?
(++). Dua orang ini akan melakukan sebuah kajiaan tentang pergerakan Papua Merdeka, termasuk “mendata” nama orang Papua yang menyeberang, dan dijadikan bahan untuk “melakukan” pemantauaan.
(+++). Dua orang ini berpikir, kapanlah bertemu dengan 70an tokoh Papua yang “mati” merdeka. Artinya mereka sudah datang serahkan diri, baik untuk diterima dan selanjutnya dihambat semua pergerakan tersebut di Port MORESBY.
(+). Dan kedua orang ini berperang penting dalam “menggagalkan” keberangkatan delegasi Papua dengan Nugini Air, dengan ancaman, bantuan pemerintah Indonesia untuk O’Neil dan rakyat PNG akan dihentikan. Dua orang ini berperang penting dalam pertemuaan O’neil dengan Jokowi.
(3). Peran pemerintah PNG; Walau tidak signifikan, tapi ada. Seorang kawan di PNG yang cukup dekat dengan sekretaris pribadi Menteri Pertahanan PNG (Dr Fabian Pok) memberitahukan sudah “ada” intervensi” yang cukup besar dari AS dan Indonesia untuk membatalkan rencana tersebut dengan “tawaran-tawaran” yang saya sebutkan diatas. Diantaranya akan membuat “ekonomi dan politik” PNG tidak stabil. Termasuk,  “O’Neil” diancam untuk diturunkan ditengah jalan, sebelum sampai 2017. Apalagi, kelompok Michael Somare, mantan Perdana Menteri dianggap masih berambisi menduduki posisi Perdana Menteri.
Dari point ketiga ini kita bisa melihat :
(+). Secara pemerintahan PNG berjalan dengan efektif, namun dari segi ekonomi politik, termasuk sistem pemerintahan dikuasai oleh AS dan Indonesia;
(++). Pelajaran ini tentu harus dilihat baik-baik oleh tokoh-tokoh Papua Merdeka, bahwa suatu kelak pemebebasan nasional itu tercapai, kita tak boleh didikte siapapun, termasuk AS, atau Indonesia; Harus berdiri diatas kaki sendiri, seperti Timor Leste yang tidak punya hutang dan mampu mempidanakan Australia di Mahkamah Peradilan Internasional di Den Haag, Belanda.
(4). Peran orang Papua sendiri, saya membaginya dalam dua kelompok;
(+). Orang Papua pro-Indonesia. Disini, yang kita kenal, dan dianggap berperan dalam menghambat diplomasi Papua Merdeka adalah Nick Messet, Frans Albert Yoku, dan Michael Manufandu. Tapi ada kelompok lain yang diistilahkan oleh Benny Giay dan Socretez sebagai “Garis Keras”. Mereka ini justru yang paling berperan aktif. Anda tahu, kenapa Joel Rohrohmana (pernah mencalonkan diri jadi Bupati Fak Fak tapi kalah), dua tahun lalu ditugaskan menjadi Kepala Konjen Indonesia untuk Kuba. Orang ini dipakai pemerintah Indonesia agar “Orang Papua” tak membangun hubungan, atau relasi dengan Kuba dan bahkan negara-negara kiri. Pemerintah Indonesia lebih dulu ingin menyampaikan ke negara-negara komunis, bahwa di Indonesia ada orang Papua (ras melanesia), sebelum diplomat-diplomat Papua menyentuh Negara-negara ini. Sekarang, Joel Rohrohmana bertugas di Kedutaan Besar RI untuk Afrika Selatan. Ini adalah strategi untuk mematahkan diplomasi Papua di negara-negara kulit hitam. Apakah ada orang Papua yang mengamati dengan baik, atau memetakan “strategi” seperti ini, sejauh ini saya tidak melihatnya. Dan saya tak tahu dimana lagi Felix Wanggai, tapi kakak perempuannya, Suzana Wanggai yang menjadi kepala perbatasan juga turut berperan aktif untuk menggagalkan delegasi Papua yang akan ke Port Villa. Dua orang yang saya sebutkan ini semacam “guru” untuk Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait persoalan dan diplomasi Papua Merdeka.
(++). Tokoh2 Papua Merdeka sendiri. Hal pertama, apakah sebuah diplomasi yang elegan, jika sebuah pertemuan akbar yang tentu dan akan punya dampak politik yang besar diumbar di media massa secara luas; Radio New Zealand, dan AFP sangat rutin memberitakan pertemuaan ini. Di satu sisi, informasi memang penting. Tapi bukanlah hal yang paling substansial. Artinya, pertemuan ini hanya dibicarakan di tingkatan internal perjuangan; Dan maaf kata, adalah tindakan bodoh, semua foto, video, dan rekaman diumbar di media massa, dan jadi bahan bacaan umum. Anda coba mengunjungi Youtube, dan melihat sekitar enam empat video yang di upload oleh salah satu tokoh Papua Merdeka. Secara detil vidoe saat pawai di Port Villa, 1 Desember, saat pembukaan atau upacara penyambutan, dan bahkan saat pidato PM Joe Natuman diunggah untuk jadi tontontan intelijen Indonesia. Apakah ini bentuk diplomasi orang Papua yang elegan dan merupakan sebuah kemajuan. Saya katakan tidak, justru pertontonkan kebodohan dalam diplomasi. Coba lihat saja, pertemuaan Kaledonia Baru dalam KTT MSG, tak banyak vidoe dan tak banyak foto yang dipublikasikan, namun kita “kalah”. Namun bukan berarti besok kita kalah lagi, tapi belajar untuk berdiplomasi yang cerdas dan terdidik itu penting. Hal kedua, bukankah terlihat sebagai sesuatu yang tidak elegan dan terlihat bodoh, karena pertemuaan akan dilangsungkan pada 1 Desember namun para delegasi dari Papua Barat baru ke Port Moresy tiga hari, atau dua hari sebelum kegiatan dilangsungkan. Jarak dari PNG ke Vanuatu itu 1.940 KM, bukan seperti dari Wasior ke Manokari, atau dari Demta ke Sentani. Berpikirlah sedikit logis tentang transportasi dan kesulitan lainnya. Seharusnya satu minggu atau dua minggu sebelum simposium dilangsungkan, delegasi sudah harus berada di Port Moresby agar dapat memudahkan semuanya, termasuk sedikit mengurang kesulitan-kesulitan yang sudah terlihat di depan mata.*
*Seorang netizen, tinggal di Wasior, Teluk Wondama.

Opini ini telah dimuat di laman facebook. Dipublikasikan kembali di blog ini atas izin penulisnya.

0 komentar for "Vanuatu dan Papua Barat : Melawan “Batu Karang” Diplomasi Indonesia, AS dan PNG"

   

Leave a reply

Subscription

You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.

Most Popular

Archives

Recent News

Archives