Jelang MSG, Jakarta Ganggu Pemerintahan Natuman di Vanuatu
Posted by Unknown on Jumat, 12 Juni 2015 | 0 komentar
Pasifik, Anigou News --- Dukungan
Vanuatu terhadap tawaran West Papua untuk diterima sebagai anggota
Melanesian Spearhead Group (MSG) kian menguat setelah Perdana Menteri
(PM) Joe Natuman memecat menteri luar negerinya, Sato Kilman digantikan
oleh Kalvau Moli. (baca: Menteri Kilman dipecat karena main mata ke Indonesia).
Demikian juga sebaliknya, Natuman
ditumbangkan gerakan oposisi dua hari lalu. Walau Sato Kilman kembali
menjabat sebagai PM Vanuatu melalui mosi tidak percaya yang diajukan ke
tingkat parlemen, ancaman bagi Kilman belum memudar. Sebab Tuan Natuman
menilai, menteri Kilman telah bermain mata dengan Indonesia dalam
kepentingan pemerintah Vanuatu ke depan.
Pekan ini, pasca gulirnya Tuan Natuman,
telah membeberkan keterlibatan Kilman dalam urusan pemerintah Vanuatu.
Katanya, Sato Kilman dibuang karena dianggap tidak mendukung Kilman
sebagai pemimpin negara.
Kekhawatiran itu berpengaruh terhadap
urusan garis kepemerintahan Vanuatu. Sebab sejak Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) Asia Afrika, Kilman juga dinilai salah memposisikan
pemerintah Vanuatu dalam isu dan dukungan Vanuatu terhadap kasus
pelanggaran hak azasi manusia (HAM) serta penjajahan Indonesia di Tanah
Papua, West Papua.
Berdasarkan laporan HAM dan situasi
penjajahan Indonesia di West Papua, seharusnya pemerintah Vanuatu bukan
mendukung Indonesia, tapi sebaliknya mendukung usulan rakyat West Papua
dalam tawarannya sebagai anggota MSG tahun 2015 yang akan
diselenggarakan di Honiara pekan III-IV Juni 2015 mendatang.
Tak hanya itu, pemecatan juga dilakukan
karena Kilman bermain mata dengan Indonesia untuk membuka Kantor
Kedutaan Besar Vanuatu di Jakarta.
Tuan Natuman dalam saksinya bertegas,
lebih baik menyelamatkan orang Melanesia di West Papua, ketimbang
mendukung Indonesia yang menghilangkan hak hidup jutaan nyawa manusia
Melanesia di West Papua.
Selain itu, Kilman di Rusia baru-baru
ini, menjumpai Menteri Luar Negeri Abkhazia, Georgia yang menganggap
Abkhazia bagian dari wilayahnya.
Deretan isu itu terjadi pasca suhu geopolitik di kawasan pasifik meningkat beberapa pekan menjelang sidang MSG di Honiara.
Akibat permainan politik Indonesia,
sejumlah negara pasifik dalam keanggotan MSG terpecah belah. Papua New
Guinea (PNG) dan Fiji mendukung kepentingan Indonesia, sementara Vanuatu
dan Solomon positif mendukung tawaran West Papua ke MSG.
Sikap Fiji dan PNG itu terbalik dari
fakta sebelumnya, yakni pasca kunjungan Presiden Jokowi ke PNG beserta
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi berkunjung ke sejumlah negara
pasifik.
Situasi parah terjadi pasca Menteri Luar
Negeri, Retno Marsudi membanting $20.000.000 ke MSG sebagai dana
pengembangan kapasitas internal. (baca: Menlu Indonesia, Retno Marsudi Banting $20.000.000 untuk membayangi politik MSG). Bila dirupiahkan senilai 200miliar rupiah Indonesia. Uang-uang itu hasil eksploitasi kekayaan alam Papua.
Para aktivis West Papua di Pasifik
melaporkan, tak hanya Indonesia. Negara asal investor asing di Indonesia
ikut mendukung dalam perang politik Indonesia ke Pasifik. Dukungan
investor berupa dukungan dana itu, katanya demi membatalkan usulan
Rakyat West Papua ke MSG. Drama bilateral Indonesia telah mengadaikan
Papua ke tangan pendukung Indonesia.
Demi kejayaan dan misi ekonomi
Indoensia, serta kekayaan alam melimpah di West Papua hingga kini, maka
Indonesia selama ini sulit melepaskan Papua. Demi kepuasan dan sumber
kakayaan ekonomi di West Papua, maka selama ini pula Indonesia membunuh
rakyat Papua sebagai wilayah jajahannya. Indonesia menginginkan kekayaan
alam Papua, tapi bukan manusianya.
Drama itu terbaca dari aksi Menteri Luar
Indonesia, Retno Marsudi di Jakarta beberapa waktu lalu. Kata Retno,
negara-negara Pasifik telah mengundang Indonesia untuk membangun aspek
non politik dari Asia ke Pasifik. Sementara sumber berita pasifik
menyebut, Retno telah menghamburkan uang di sejumlah negara pasifik,
agar ikut mendukung dalam penolakan lamaran West Papua ke MSG mendatang.
Money Politik Indonesia ke Vanuatu
Permaian itu diawali dari berbagai
langkah yang ditempuh dari aspek penentu faktor politik. Para aktivis
West Papua di Vanuatu, melaporkan sejumlah langkah Indonesia membayangi
situasi politik Vanuatu menjelang sidang MSG pekan depan, termasuk Tuan
Natuman ditumbangkan dari perannay sebagai PM Vanuatu. Situasi politik
di Vanuatu, elit politik titipan Indonesia mulai mengobrak-abrik
kepemimpinan Joe Natuman, hingga kini telah digantikan oleh Tuan Sato
Kilman sebaagi PM Vanuatu terbaru.
Beberapa isu di Vanuatu diantaranya,
mulai dari kritikan pemecatan terhadap Eks Menteri Luar Negeri, hingga
penyaluran bantuan Angin Topan di Vanuatu Maret 2015 lalu.
Kelompok kecil gerakan opisisi di
Anggota Parlemen menuding Menteri Dalam Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu
dengan berbagai tuduhan. Yakni bantuan asing terlambat disalurkan,
kecuali support dana yang dihibahkan melalui kelompok tertentu tanpa
satu pintu.
Kontroversi ini bertujuan menutupi sidang belasan anggota parlemen Vanuatu.
Menteri Dalam Negeri, Regenvanu,
mengatakan kelompok pro Indonesia berusaha mencegah sidang belasan
anggota parlemen yang terkena kasus suapan, termasuk suapan dari
Indonesia.
Gerakan dukungan Jakarta telah mencapai
27 dukungan anggota parlemen untuk menumbangkan Joe Natuman dari kursi
PM Vanuatu. Gerakan oposisi telah menyiapkan pengganti Joe Natuman,
yakni Sato Kilman sebagai PM terbaru dengan dukungan suara melebih 27
anggota parlemen dari 52 kursi di parlemen.
Kemenangan Sato Kilman akan berdampak
pada sinyal kekalahan tawaran Papua Barat ke MSG. Direktur Kementerian
Luar Negeri Indonesia, Esti Andayani, mengatakan sedang mengamati
permainan tingkat kebijakan parlemen di Vanuatu, terutama merubah
dukungan Vanuatu terhadap tawaran West Papua untuk menjadi anggota MSG.
Meski demikian, Kepulauan Solomon masih
imbang terhadap tawaran West Papua ke MSG. Sementara, Vanuatu sendiri,
seperti pengalaman sejarah politik selama ini.
Ada semacam doktrin hukum yang
menyebutkan bahwa, pemerintahan pimpinan siapapun, mesti mendukung
gerakan pembebasan West Papua secara politik sebagai bangsa yang besar
dan terpisah dari Indonesia, termasuk Kepemimpinan Sato Kilman.
Atas dukungan money piolitik Indonesia,
belasan parlemen oposisi bakal terancam dari kursi politiknya di pekan
depan. Kubu gerakan oposisi akan diadili sesuai bukti ancaman terhadap
pemerintah dan negara yang dianggap merugikan Vanuatu mendatang.
Mengenai dukungan terhadap tawaran ke
MSG, Vanuatu di masa kepemimpinan Joe Natuman memiliki dukungan penuh
terhadap tawaran Papua Barat bersama Kaledonia Baru FLNKS, sementara
Papua Nugini dan Fiji bernyanyi ria di atas kematian dan pelanggaran HAM
tiada henti di West Papua.
0 komentar for "Jelang MSG, Jakarta Ganggu Pemerintahan Natuman di Vanuatu"
Leave a reply