You are here: Home / BERITA / GempaR Demo Desak Jokowi Perbaiki Kebijakan

GempaR Demo Desak Jokowi Perbaiki Kebijakan

Posted by Unknown on Rabu, 20 Mei 2015 | 0 komentar

Jayapura, Jubi – Puluhan Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (GempaR) Papua melakukan aksi di kampus Uncen Abe, Waena, Kampus USTJ dan kampus STIH Umel Mandiri dalam rangka menuntut pemerintah Indonesia memperbaiki kebijakannya.
Sekjen GempaR, Samuel Womsiwor menjelaskan, Aliansi Mahasiswa Indonesia secara serentak mengorganisir massa dan rakyat(buruh) untuk bersama-sama melakukan demonstrasi untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia sekarang ini.
“Demo ini tujuannya meminta pertanggungjawaban Jokowi karena selama tujuh bulan menjadi presiden, banyak kebijakan yang dibuat Jokowi, membikin rakyat kecil di Indonesia resah dan tak berdaya,” kata Womsiwor kepada Jubi, Rabu (20/5/2015) di Jayapura.
Kata dia, Jokowi yang awalnya dikenal sederhana dan oleh rakyat Indonesia menganggap akan membawa perubahan yang baik di Indonesia, tetapi selama enam bulan terakhir banyak kebijakan Jokowi yang membuat rakyat Indonesia tidak lain di Papua.

“Seperti Transmigrasi (Oktober), Pelanggaran HAM (Enarotali-Paniai 8 Desember 2014), Pembentukan POLDA Papua Barat(19 Desember 2014), pembentukan Kodam Papua Barat, Investor Asing dalam pidato APEC Jokowi, Mako Brimob, Penembakan di Yahukimo dalam aksi Solidaritas Rakyat Papua Barat untuk Vanuatu,”katanya.
Selain itu, kasus perusahaan pertambangan liar di Degeuwo, kelapa sawit Nabire, kriminalisasi pekerja HAM, yakni Areki Wanimbo dan Gustaf Kawer, kekerasan terhadap wartawan Papua di Nabire dan Biak, Penembakan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap ratusan aksi massa pada 1 Mei 2015.
“Untuk itu kami meminta agar Jokowi segera tuntaskan semua persoalan ini. Karena peristiwa-peristiwa ini terjadi pada pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan-kebijakan ini sangat melemahkan kedudukan dan nasib orang Papua di atas tanahnya sendiri,” kata Samuel Womsiwor, Sekjen GempaR Papua, melalui surat elektronik yang diterima Jubi, Minggu (17/5/2015).
Sementara itu, Philipus Robaha, aktivis GempaR Papua mengatakan, pada momen ini GempaR Papua meminta pemerintah Indonesia agar membuka ruang demokrasi, membuka akses bagi jurnalis dan pekerja HAM Internasional untuk masuk ke wilayah Papua.
“Kami meminta dan sekaligus mengundang wartawan asing untuk masuk meliput di Papua, guna memantau situasi dan kondisi di Papua. Kami juga minta STOP bungkam ruang demokrasi Papua. STOP kriminalisasi aktivis HAM dan orang asli Papua,” tegas Robaha.
Dari pantauan Jubi di lapangan pada Rabu(20/5/2015), mahasiswa mulai melakukan aksi di beberapa titik universitas yaitu Universitas Cenderawasih (Uncen) di kampus Waena dan Abe, Universitas Sains dan teknologi (USTJ) di Padang bulan abepura, STIH Umel Mandiri, Kota Raja.
Sekitar pukul 09.30 WIT puluhan mahasiswa yang dipimpin Samuel Womsiwor didesak mundur saat berusa berjalan 100 meter dari depan kampus Uncen Waena. Sementara itu, pukul 09.00 WIT puluhan mahasiswa yang berorasi di depan kampus Umel Mandiri dibubarkan oleh polisi.
Sedangkan Kampus USTJ di organisisir oleh sdr Nelius Wenda dan sdr Malvin Yobe, masing-masing sebagai Presiden Mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa USTJ. Sejak pukul 10.00 hingga 12.00 dilapangan merah USTJ, sebelumnya telah menyurat ke pihak lembaga USTJ.
Sekitar pukul 12.00 WIT Philipus Robaha dan sekjen GempaR yang sudah bergabung dengan masa aksi memimpin mahasiswa yang berjumlah empat puluhan berusaha berjalan menuju merpati pada pukul namun dihadang oleh aparat dan tidak diperbolehkan ke DPR Papua.
Atas tindakan aparat ini, Samuel Womsiwor mengaku sangat kecewa. Karena pihaknya sudah memasukan surat ke Polresta pada 5 Mei lalu dengan harapan aksi GempaR bisa berjalan lancar hingga ke kantor DPR Papua untuk sampaikan aspirasi rakyat Papua.
“Kami sangat kecewa dengan tindakan polisi ini. Kami sudah masukan surat ke polisi sejak 5 Mei lalu tetapi tanpa alasan apa-apa polisi tidak terbitkan STTP lalu datang dan menghadang aksi kami pada hari ini. Sehingga kami tidak bisa ke kantor DPR Papua untuk sampaikan aspirasi kami,” katanya.