You are here: Home / BERITA / Jurnalis Asing yang Liput Papua Diminta Lapor ke Polda

Jurnalis Asing yang Liput Papua Diminta Lapor ke Polda

Posted by Unknown on Minggu, 17 Mei 2015 | 0 komentar

Jayapura, -- Menyusul pembebasan jurnalis asing untuk melakukan peliputan di Papua oleh  Presiden Indonesia, Joko Widodo, Minggu (10/5/2015) lalu, Kepala Kepolisian Daerah  (Polda) Papua Irjen Yotje Mende meminta jurnalis asing tetap melapor ke Polda Papua. 

Menurut Yotje, jurnalis asing selain melapor ke Polda Papua, juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Papua.

Selain itu, kata Kapolda, jurnalis juga harus memenuhi persyaratan dokumen keimigrasian.

"Sebaiknya mereka berkoordinasi dengan kepolisian di Papua, agar kepolisian juga bisa menjamin keamanan jurnalis selama melakukan peliputan di Papua," jelas Yotje di Mapolda Papua dikutip KOMPAS.

Sebelumnya, Juru Bicara Polda Papua, Kombes Patrige Renwarin mengatakan, pada prinsipnya jurnalis asing boleh datang ke Papua, tetapi mereka diminta memenuhi beberapa ketentuan. Salah satunya adalah para jurnalis diminta untuk mengabarkan hal yang bersifat positif. (baca: Polda Papua: Jurnalis Asing Bisa ke Papua, Asal Beritakan Hal Positif).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura menilai pernyataan Juru Bicara Polda Papua, Kombes Patrige Renwarin tersebut menunjukkan pemahaman yang minim terhadap UU Pers di Indonesia. (Baca: AJI Jayapura Menilai Polda Papua Kurang Paham UU Pers). 

Diketahui, Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Indonesia, Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, pemerintah sudah menyatakan Papua tidak tertutup bagi wartawan asing.  

Namun, kata Tedjo, wartawan asing boleh masuk dengan syarat tidak memberitakan fitnah, hal-hal yang tidak nyata dan menjelekkan Indonesia (baca:Presiden Jokowi Bebaskan Jurnalis Asing Liput Papua, Menko Polhukam: Harus Minta Izin dan Tetap Ada "Screening").

Sementara itu, Selasa, 12 Mei 2015, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Taufik Kurniawan meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan kembali kebijakannya yang membebaskan media asing melakukan peliputan di Papua (baca: DPR RI Minta Presiden Pertimbangkan Kebebasan Media Asing di Papua)