You are here: Home / BERITA / Rakyat Papua Butuh Dialog yang Dimediasi Pihak Netral

Rakyat Papua Butuh Dialog yang Dimediasi Pihak Netral

Posted by Unknown on Kamis, 14 Mei 2015 | 0 komentar

 Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat berbicara pada launching dan diskusi buku "Angkat Pena Demi Dialog Jakarta-Papua" di Yogyakarta. Foto: JDP 


 Jayapura,  -- Selain Dialog Jakarta-Papua yang selama ini didorong oleh Jaringan Damai Papua (JDP) untuk mencari jalan damai dalam menyelesaikan persoalan di Papua, muncul pula banyak pandangan dari berbagai pihak tentang dialog tersebut. Ada pandangan dari pusat yang menawarkan dialog untuk kesejahterahan dan pembangunan serta ada pula dialog dengan dimediasi pihak ketiga yang netral.

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu mengatakan, di Papua sudah tidak ada masalah, karena sudah melakukan pembicaraan dengan ketua adat, pimpinan agama, bupati dan sejumlah pimpinan lainnya. Namun, nyatanya tidak cukup untuk menyelesaikan konflik di Papua yang sudah berlangsung lama.

"Dialog untuk apa? Saya sudah sering ke sini. Sudah berbicara dengan ketua adat, dengan pimpinan agama, bupati, wali kota, semua sudah berbicara. Itu artinya apa? Dialog kan?" kata Presiden Jokowi.

Pernyataan orang nomor satu Indonesia itu ditanggapi serius oleh Ketua Pansus DPRP, Laurenzus Kadepa. Menurutnya, blusukan Jokowi di belahan provinsi lain boleh dikatakan berhasil karena masalah ekonomi semata. Namun, berbeda dengan Papua, blusukan tidak akan menyelesaikan sejumlah masalah yang ada di Papua.

"Jangan menganggap masalah pelanggarah HAM di Papua sudah usai. Tidak semudah kita membalik telapak tangan," ujarnya kepada majalahselangkah.com di Jayapura, Papua, Rabu (13/5/2015).

Masalah dialog, kata Kadepa, sepanjang orang Papua masih hidup, perjuangan untuk mencari keadilan tetap akan berlanjut, karena sejak Papua dianeksasi ke Indonesia, negara hadir hanya dalam wajah militer.

"Untuk menciptakan tanah Papua yang damai, menurut saya harus melakukan dialog dan dimediasi oleh pihak yang netral dan diselenggarakan di negara yang netral pula," jelasnya.