Tidak bisa di-pungkiri penjualan tanah oleh warga masyarakat adat (pemilik hak ulayat) di Kaimana masih terus terjadi sehingga secara tidak langsung dampaknya masyarakat adat semakin tersisih dan ter-pinggirkan. Penjualan tanah dinilai solusi untuk mengatasi perekonomian jangka pendek, namun demikian dampak jangka panjang pen-jualan tanah tersebut menga-ki-batkan semakin tersisih dan mempersempit ruang gerak ma-syarakat asli Kaimana.

Menanggapi hal tersebut, Se-kretaaris Umum Dewan Adat Kaimana, Yeremias Furay mene-rangkan, jika penjualan tanah masyarakat tidak dikurangi bah-kan dihenikan, maka suatu waktu masyarakat asli yang kembali membeli tanah dan bahkan tidak memiliki tanah.

"Kita mau salahkan satu pihak tentunya tidak boleh, semua pihak tidak memebrikan perha-tian tentang hal ini sehingga penjualan tanah masyarakat dari hari kehari semakin banyak volumenya. Disisi lain, ma-syarakat kita ini kan membu-tuhkan uang, sehingga mereka terpaksa menjual tanahnya, pada-hal mereka tidak pikir sebaiknya tanah itu difungsikan meng-hasilkan sejumlah hasil kebun maupun menjadi lahan produksi sehingga bisa tetap bertahan hingga anak cucu," terangnya kepada media ini.

Menurutnya, pihak terkait se-perti Pemerintah Daerah maupun lembaga adat tidak bisa mem-perhatikan itu baik, dan sebagai anak adat pihaknya sangat me-nyayangkan hingga saat ini penjualan tanah masih juga terjadi. Oleh karena itu diharap-kannya para kepala suku maupun dewan adat bisa mendorong hadirnya peraturan daerah agar penjualan tanah tidak dapat dilakukan dengan mudah.

Sementera itu, Bupati Kaimana, Drs. Matias Mairuma dikesem-patan saat berada di SMK Negeri 2 Kaimana juga mene-kan-kan kepada seluruh masyarakat asli Kaimana untuk tidak melakukan penjualan tanah. menurutnya tanah adalah aset yang tidak akan bisa hilang dan wajib terus pertahankan. penjualan tanah yang dilakukan bukan solusi untuk permasalahan masyarakat, tetapi solusinya adalah me-maksimalkan lahan yang sudah ada.